Pandeglang (Inmas) – Kantor Kementerian Agama memberikan dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang akan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Dukungan itu secara nyata ditunjukkan dengan kesediaan Kepala Kantor Kemenag untuk menjadi salah satu dari 21 instansi yang akan membuka layanan di MPP Kabupaten Pandeglang.
Kemenag Kabupaten Pandeglang, menurut H. Endang, rencananya akan menggunakan gerai di MPP Pandeglang untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Adapun jenis layanan yang akan diberikan antara lain data dan informasi keagamaan, pengecekan estimasi keberangkatan haji dan balai nikah.
Terkait persiapan pembukaan MPP, Pemkab Kabupaten Pandeglang telah menerima kunjungan Assisten Deputi (Asdep) Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Noviana Andriana, Selasa (28/01/2019) di Ruang Garuda Pendopo Kabupaten Pandeglang.
Dalam kunjungan tersebut, Noviana Andriana mengapresiasi kinerja Pemkab Pandeglang untuk mewujudkan MPP. “Dalam waktu yang singkat sudah cukup jauh progresnya. Ini tentu bukan hanya berkat para ASN-nya tapi dorongan yang kuat dari Bupatinya sendiri yang punya komitmen kuat,” ungkap Noviana.
Noviana menjelaskan, di Indonesia saat ini kurang lebih ada 23 MPP, dari tahun 2017- 2020 selalu ada penambahan diantaranya MPP DKI Jakarta, MPP Surabaya, MPP Banyuwangi, MPP Denpasar, MPP Tomohon, MPP Karang Asem, MPP Kabupaten Badung, MPP Banyumas, MPP Sidoarjo, MPP Pekanbaru, MPP Kota Polopo, MPP Seleman, MPP Bogor, MPP Sumedang, MPP Banda Aceh, MPP Payakumbuh, Samarinda, Kab Kebumen, dan Kabupaten Batang.
“Jika MPP di Pandeglang nanti diresmikan merupakan yang ke 24 di Indonesia dan akan jadi pionir di Provinsi Banten. Pernah ada salah satu kabupaten/kota di Banten yang katanya melakukan hal yang sama tapi dari dulu hingga saat ini belum ada progresnya,” tandasnya.
Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, dirinya sangat bersemangat untuk wujudkan pembangunan MPP di Pandeglang. Dengan hadirnya MPP, kata Irna, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dan singkat. “Selama ini mereka terkesan lamban dilayani, MPP ini harapan masyarakat agar bisa terlayani dengan baik tanpa menunggu lama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeglang, Ida Novaida, menyampaikan progres pembuatan MPP di Pandeglang, dari 49 Rencana Aksi (Renaksi), sudah 31 yang dikerjakan. “Sisanya 18 lagi akan diselesaikan tahun 2020. Rencananya akan diresmikan pada bulan Juni,” kata Ida.
Lebih lanjut, dikatakan Ida akan 21 konter yang sudah siap memgisi MPP, 7 diantaranya OPD Pandeglang, 1 Provinsi Banten, dan 13 Lintas Kementerian dan Lembaga. “Dari Pandeglang yaitu Dinkes, DPMPTSP, PUPR, Disdukcapil, Disnaker, Dinsos, BP2D. Untuk provinsi yaitu DPMPTSP. Lintas Kementerian dan lembaga di antaranya Taspen, BPN, Imigrasi dan Kemenag,” ujarnya.
