Pandeglang (Humas Pandeglang) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang siap memberikan layanan kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang yang saat ini sedang dibangun. Kesiapan tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Bupati Pandeglang dengan 14 instansi vertikal termasuk Kementerian Agama, daerah, BUMN, BUMD dan perbankan di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Senin (22/6/2020).
Di tempat yang sama, Kepala Kemenag Kabupaten Pandeglang H. Endang juga menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang. Dalam perjanjian tersebut, Kemenag Pandeglang menyatakan siap memberikan layanan data keagamaan dan pendidikan, haji dan nikah.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menyatakan, pembangunan MPP di Kabupaten Pandeglang merupakan komitmen Pemda Pandeglang dalam meningkatkan pelayanan publik. “Dengan adanya MPP ini, tentunya dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang mudah, cepat dan tepat,” ujarnya.
Pada intinya menurut Irna, Pemkab Pandeglang menginginkan pelayanan yang terintegrasi, terpadu dalam satu pintu. Baik itu pelayanan adimintrasi kependudukan, barang dan jasa, perpajakan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.
“Sebetulnya MPP ini rencananya kami launching awal bulan Juni, akan tetapi karena situasi dan kondisi dengan adanya wabah Covid-19, akhirnya kami undur pada bulan Agustus mendatang. Ada sekitar 45 Kabupaten/ Kota di Indonesia yang akan melaunching MPP termasuk Kabupaten Pandeglang, dan Pandeglang satu satunya di Provinsi Banten yang memiliki MPP,” imbuhnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Ida Novaida menambahkan, ada sekitar 14 instansi, baik itu vertikal maupun internal yang sudah melakukan MoU kerjasama dengan Pemkab Pandeglang, untuk memberikan pelayanan satu pintu di MPP Pandeglang.
“Sudah ada 14 instansi yang MoU kerjasama dengan kami seperti Kemenkumham, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten dan lainnya,” pungkasnya.
