Pandeglang (Inmas) – Perhelatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang Madrasah Tsanawiyah telah berakhir. Untuk pertama kalinya Kanwil Kemenag Provinsi Banten sukses menggelar UNBK 100 persen. Namun di balik sukses ini banyak aspek yang masih harus dibenahi.
Kamis, 25 April 2019. Tengah hari hampir menjelang di pesisir Tegalpapak, Kecamatan Pagelaran Pandeglang. Terik matahari bercampur tiupan angin pesisir. Suwandri, serius mengawasi empat anak didiknya yang sedang mengerjakan soal-soal IPA di sesi kedua Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa lelah dan suntuk.
“Sudah empat malam saya gak pulang. Saya nginap di sini, nungguin perangkat ujian. Kalau gak ditungguin khawatir ada maling,” tutur Kepala MTs Abdi Umat Pagelaran yang berjarak 500 meter dari pantai Tegalpapak ini.
MTs Abdi Umat merupakan satu dari 101 MTs di Kabupaten Pandeglang yang menyelenggarakan UNBK mandiri, dengan sarana alakadarnya. Jumlah peserta ujian di MTs ini sebenarnya cuma 14 orang yang mestinya cukup 1 sesi saja. Namun karena hanya ada 5 laptop yang bisa dipakai untuk client, peserta ujian terpaksa diantri menjadi 3 sesi.
Jangan bayangkan para siswa mengikuti ujian di ruang standar yang telah diatur dalam POS UN. Anak-anak di MTs ini mengerjakan soal-soal sambil lesehan di ruang kantor yang dialihfungsikan sementara menjadi ruang ujian. Seperti di banyak lokasi ujian, UNBK di sini juga hanya dilayani dengan 1 server, alias tanpa server cadangan. “Kalau harus beli 2 server, dana kami tidak cukup,” Suwandri beralasan.
Namun, minim sarana tak membuat Suwandri berkecil hati. “Saya tetap bangga. Dengan sarana yang sangat terbatas ini, tetap bisa menyelenggarakan UNBK secara mandiri. Kami tidak menggabung, apalagi menyewa fasilitas satuan pendidikan lain. Jadi tahun depan tinggal tambah client sedikit lagi,” ujar Suwandri.
Menurut Suwandri, meski alat yang dimilikinya terbilang minim, biaya yang dikeluarkannya lumayan besar. Untuk pengadaan 1 server, 5 client, pemasangan internet, jaringan dan lain-lainnya dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 20 juta. “Itu berarti sama dengan 2/3 dari jumlah BOS yang kami terima dalam satu semester yang jumlahnya cuma Rp. 30 juta,” tutur Suwandri.
Maka bisa dipastikan madrasah yang menyediakan server lebih dari 1 dan client di atas 10 buah, harus menyediakan dana lebih besar lagi. Hal ini diamini oleh Mumun Muawanah, Ketua Yayasan Amarullah yang menaungi MTs Amarullah Gunung Batu. Di MTs yang berlokasi di Kecamatan Cibaliung ini peserta ujiannya ada 33 siswa. “Untuk persiapan ujian ini saya sudah habis Rp. 60 juta. Dari dana BOS ditambah penghasilan lain dari yayasan,” jelas Mumun.
Sayangnya tidak banyak yayasan di Kabupaten Pandeglang yang memiliki kemampuan finansial, sehingga sanggup menyediakan anggaran Rp. 20-60 juta untuk sarana ujian. Alhasil, banyak kepala madrasah yang hanya bisa mengandalkan dana BOS yang mereka terima untuk menopang kesuksesan UNBK.
Hal inipun diakui H. Solekhudin, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang. “Sesuai Juknis BOS Madrasah tahun 2019, pembelian server dan laptop untuk client dimungkinkan dibiayai dari BOS. Makanya BOS madrasah di Kabupaten Pandeglang di awal tahun sudah kami cairkan,” kata H. Solekhudin saat ditemui pada Jum’at (26/4).
H. Solekhudin menekankan pentingnya kejelian kepala madrasah dalam mengkalkulasi kebutuhan ujian dan kebutuhan operasional lain di madrasah yang dikelolanya. Sehingga tidak terjadi ujian sukses berkat BOS tapi aspek lainnya tidak terbiayai. “Terutama honor tetap guru jangan sampai terbengkalai,” pesan H. Solekhudin yang juga mengelola madrasah di Kecamatan Bojong, Pandeglang.
Mengingat terbatasnya alokasi anggaran BOS, banyak kepala madrasah yang kemudian melirik sumber dana lain semisal iuran ujian melalui komite, piutang dari penyedia barang, bahkan pinjaman. “Pokoknya dari manapun sumbernya, yang penting UNBK sukses sebagaimana kemauan Kementerian Agama,” tegas Kepala MTs Abdi Umat Suwandri, Kamis (25/4).
Tapi tidak semua MTs bersikeras ujian mandiri. Data dari Seksi Pendidikan Madrasah di Kemenag Kabupaten Pandeglang menunjukkan, 93 dari 194 MTs (48 persen) lebih memilih ‘cari aman’ dengan menggabung atau sewa fasilitas satuan pendidikan lain dalam menggelar UNBK. Salah satunya MTs Mathlaul Anwar Bakung di Kecamatan Sukaresmi yang menyewa ruang ujian SMK Karya Nusantara.
“Setelah dihitung, menyewa kami nilai lebih murah dibanding menyelenggarakan sendiri,” kata Astari, Kepala MTs Mathlaul Anwar Bakung, seraya merinci untuk 33 siswa yang numpang ujian di SMK swasta tersebut ia harus mengeluarkan biaya Rp. 5 juta. “Itu sudah termasuk UAMBN-BK dan simulasi-simulasi,” jelas Astari.
Menilik data ini, bisa diartikan kondisi MTs hampir 50 persen belum memiliki infrastruktur UNBK. Yang sudah memiliki pun kondisinya masih belum sepenuhnya standar. “Harusnya memang infrastrukturnya dulu yang disiapkan oleh Kementerian Agama. Peralihan dari ujian dengan kertas dan pensil ke ujian berbasis komputer adalah sebuah efisiensi anggaran. Hasil efisiensi ini harusnya dikembalikan lagi ke madrasah sebagai bentuk kompensi untuk menyiapkan infrastruktur ujian,” ungkap Suwandri lagi.
Sinyalemen adanya anggaran hasil efisiensi dibantah oleh H. Hidayat Mustafid, Kasi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. “Tahun ini kami memang tidak lagi menganggarkan untuk penggandaan naskah, distribusi dan pemindaian. Tapi tidak berarti anggaran ujian banyak sisanya. Tahun ini DIPA kami malah turun. Bahkan untuk para helpdesk ujian se-Provinsi Banten saja tidak ada anggarannya,” jelas H. Mustafid.
